Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang telah dilaksanakan perlakuan pajaknya oleh PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR). Pada penielitian ini terdapat permasalahan tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang tidak dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi (LPJK). Pengenaan tarif yang berbeda antara tarif untuk vendor yang Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan yang bukan keluaran LPJK. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif yaitu pengumpulan data PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi, kemudian dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian terdapat selisih kurang bayar pajak yang nantinya akan dibuat pembetulan SPT masa yang nantinya akan dilapor serta disetor oleh penyedia jasa atau vendor dari PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR). Hasil dari penelitian ini adalah SPT yang dapat dibetulkan sebanyak 29 SPT masa yang total selisih kurang bayar pajaknya sebesar Rp.2.280.541.404,-. Pembetulan SPT dilakukan dengan membuat SPT pembetulan dan dilampirkan dengan SSP dari selisih kurang bayar serta SPT lama yang salah.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Usaha Jasa Konstruksi.