Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Saat ini terdapat 48 OPD yang menyokong pelaksanaan pemerintahan provinsi Riau. Dari 48 OPD tersebut infrastruktur jaringan dirasakan belum mencukupi, khususnya terkait bandwidth dan kebutuhan internet. Dalam pelaksanaan e-government masing-masing OPD tersebut membuat anggaran dan mengadakan fasilitas jaringan internetnya sendiri tanpa diketahui secara jelas kebutuhan sebenarnya yang diperlukan. Dari permasalahan di atas, perlu dilakukan monitoring dan audit terhadap kebutuhan jaringan komputer yang beroperasi pada seluruh OPD yang ada di provinsi Riau. Untuk melakukan monitoring jaringan dan audit jaringan membutuhkan perangkat Mikrotik Traffic Flow dan Ntop sebagai media monitoring lalu lintas jaringan di seluruh OPD Provinsi Riau. Dengan adanya proyek akhir ini diharapkan dapat diketahui kebutuhan internet sebenarnya yang diperlukan oleh masing-masing OPD sehingga dapat dianalisa untuk dijadikan dasar dalam menentukan bandwidth yang optimal. Dari hasil monitoring dan audit yang dilakukan didapatkan kebutuhan bandwidth untuk seluruh OPD Provinsi Riau sebesar 1,508.17 Mb. Data kebutuhan bandwidth yang tidak dapat di monitoring sebesar 3,309.00 Mb. Sehingga total kebutuhan bandwidth jika digabungkan dengan OPD yang tidak ter-monitoring sebesar 4,817.17 Mb.

Kata kunci: Monitoring jaringan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bandwidth, Mikrotik Traffic Flow, Ntop.